Rangga Saputra Ponimin
Artikel Profil Cara kerja Video Klien Kontak
1:39
Video singkatTata cara RUPS Tahunan
Semua video

Rangga SaputraPonimin

S.H., M.Kn.

Collaboration in motion

Informasi umum mengenai dunia kenotariatan dan pembuatan akta

01Artikel
02Profil
Mulai berpraktik2023
Wilayah kerjaProvinsi Jawa Barat
Bidang utamaPerusahaan
03Cara saya bekerja

Empat hal yang selalu saya pegang di setiap pekerjaan.

01

Kerahasiaan

Dokumen dan data Anda hanya dipakai untuk pekerjaan Anda, disimpan dengan hati-hati, dan tidak dibagikan kecuali diwajibkan undang-undang.

02

Ketelitian

Nama, NIK, angka, dan tanggal diperiksa ulang terhadap dokumen aslinya sebelum akta ditandatangani.

03

Penjelasan yang jelas

Isi akta dibacakan dan dijelaskan sebelum ditandatangani, sehingga Anda tahu persis apa yang disepakati.

04

Mengenali pengguna jasa

Identitas para pihak dan pemilik manfaat diperiksa dengan cermat. Ini juga melindungi Anda dari penyalahgunaan data.

Communicative · Effective · Collaborative

Together in motion: open every step, precise every deed.

04Video singkat

Penjelasan singkat, dalam bentuk video.

Informasi umum, bukan nasihat hukum. Video baru akan ditambahkan di sini.

05Layanan daring untuk klien
01

Portal klien

Tautan pribadi yang dilindungi PIN untuk melihat status pekerjaan, mengunggah berkas, dan mengunduh invoice.

Segera hadir
02

Cek keaslian dokumen

Pindai kode QR pada dokumen untuk memastikan dokumen tersebut benar dikeluarkan dari kantor ini.

Segera hadir
03

Formulir

Pendirian PT
RUPS Tahunan
RUPS Luar Biasa
Pendirian CV
Pendirian Yayasan
↩ Kembali ke artikel
Pendirian PT

Mendirikan PT: apa yang perlu disiapkan dan bagaimana alurnya

Mendirikan PT sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Kuncinya ada di persiapan. Kalau datanya lengkap sejak awal dan tidak berubah di tengah jalan, prosesnya biasanya berjalan lancar. Berikut hal yang perlu Anda siapkan dan tahapan yang akan dilalui.

Yang perlu disiapkan

  1. Nama PT. Nama PT paling sedikit terdiri atas tiga kata dan belum dipakai PT lain. Siapkan dua atau tiga pilihan, karena nama pertama belum tentu tersedia.
  2. Pendiri sekaligus pemegang saham. PT didirikan oleh paling sedikit dua orang, baik perorangan maupun badan hukum. Siapkan KTP dan NPWP masing-masing. Untuk usaha mikro dan kecil, tersedia juga pilihan PT perorangan dengan ketentuan tersendiri.
  3. Susunan pengurus. Paling sedikit satu direktur dan satu komisaris, beserta KTP dan NPWP mereka. Pengurus boleh sekaligus menjadi pemegang saham.
  4. Modal. Besarnya modal dasar ditentukan sendiri oleh para pendiri. Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, lalu dibagi menjadi saham para pemegang saham.
  5. Kegiatan usaha. Tentukan bidang usaha yang akan dijalankan. Kegiatan ini dicantumkan dalam anggaran dasar dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku.
  6. Tempat kedudukan dan alamat. Kabupaten atau kota tempat PT berkedudukan, beserta alamat lengkap kantornya.
  7. Data pemilik manfaat. Yaitu orang yang pada akhirnya mengendalikan atau menikmati manfaat dari PT. Data ini wajib dilaporkan.

Alurnya

  1. Konsultasi dan pengumpulan dataData dan dokumen di atas dikumpulkan, lalu diperiksa kelengkapannya.
  2. Pengajuan nama PTNama diajukan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk memastikan nama tersebut dapat dipakai.
  3. Penyusunan dan pemeriksaan draf aktaDraf akta pendirian beserta anggaran dasarnya disusun, lalu diperiksa bersama sebelum ditandatangani.
  4. Penandatanganan aktaAkta pendirian dibacakan, lalu ditandatangani oleh para pendiri di hadapan Notaris.
  5. Pengesahan badan hukumPermohonan pengesahan diajukan kepada Menteri Hukum melalui sistem AHU. Setelah keputusan pengesahan terbit, PT resmi berstatus badan hukum.
  6. NPWP badan dan perizinan berusahaPT kemudian memiliki NPWP sendiri dan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, sesuai kegiatan usahanya.
  7. Pelaporan pemilik manfaatData pemilik manfaat dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tips: pastikan nama, NIK, dan alamat semua pihak ditulis persis seperti di KTP. Beda satu huruf saja bisa membuat data harus diperbaiki di kemudian hari.
Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk keadaan tertentu. Ketentuan dapat berubah, dan kebutuhan setiap PT bisa berbeda.
↩ Kembali ke artikel
RUPS Tahunan

RUPS Tahunan: kapan diadakan, apa yang dibahas, dan bagaimana prosesnya

Setiap PT wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Banyak PT kecil yang melewatkannya karena merasa tidak ada yang berubah. Padahal RUPS Tahunan adalah saat pengurus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemegang saham.

Ringkasan dalam video, 1 menit 39 detik.

Kapan harus diadakan?

Paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Untuk PT dengan tahun buku Januari sampai Desember, berarti paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.

Apa yang dibahas?

  • Laporan tahunan dari Direksi, termasuk laporan keuangan, untuk disetujui dan disahkan.
  • Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan selama tahun buku tersebut.
  • Penggunaan laba, misalnya untuk cadangan atau dibagikan sebagai dividen.
  • Hal lain bila diperlukan, misalnya pengangkatan kembali atau penggantian pengurus.

Bagaimana prosesnya?

RUPS Tahunan dapat diadakan dengan rapat, atau tanpa rapat melalui keputusan sirkuler. Langkah 2 dan 3 di bawah ini hanya berlaku bila memakai rapat.

  1. Laporan tahunan disiapkanDireksi menyusun laporan tahunan, lalu ditelaah dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 16 ayat (6) Permenkum 24/2026, isinya paling sedikit: laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang memengaruhi kegiatan usaha, laporan pengawasan Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta gaji, honorarium, dan tunjangan mereka.
  2. Pemanggilan pemegang sahamDireksi memanggil pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
  3. Rapat diadakanRapat sah bila dihadiri pemegang saham yang mewakili lebih dari separuh jumlah saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Keputusan diambil secara musyawarah atau dengan suara terbanyak.
  4. Persetujuan dimuat dalam akta NotarisPersetujuan atas laporan tahunan, baik hasil rapat maupun keputusan sirkuler, dimuat dalam akta Notaris.
  5. Pelaporan kepada Menteri HukumDireksi melalui Notaris menyampaikan persetujuan itu beserta laporan tahunannya secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani. Bila tidak disampaikan, perseroan dapat dikenai teguran tertulis sampai pemblokiran akses SABH. Bila susunan Direksi atau Dewan Komisaris berubah, perubahan itu juga diberitahukan paling lama 30 hari.

Tanpa rapat: keputusan sirkuler

RUPS Tahunan dapat diganti dengan keputusan sirkuler, yaitu keputusan pemegang saham di luar rapat. Syaratnya, semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan tersebut.

  • Tidak perlu pemanggilan dan kuorum, karena tidak ada rapat.
  • Isinya sama dengan mata acara RUPS Tahunan, dan tetap dibuat paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
  • Setelah ditandatangani, keputusan itu dimuat dalam akta Notaris dan dilaporkan melalui SABH, sama seperti hasil rapat.
  • Bila ada satu pemegang saham saja yang tidak menandatangani, RUPS Tahunan perlu diadakan dengan rapat.

Cara ini praktis untuk PT dengan sedikit pemegang saham.

Perlu audit?

Laporan keuangan wajib diaudit akuntan publik bila PT memenuhi kriteria tertentu, misalnya memiliki aset atau peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar, atau menghimpun dana masyarakat. PT yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak wajib diaudit.

Dasar hukum

  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, terutama Pasal 66 sampai 71, Pasal 78, Pasal 81 sampai 82, Pasal 86 sampai 87, dan Pasal 91.
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha, terutama Pasal 16 sampai 18 tentang laporan tahunan.
Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk keadaan tertentu. Periksa juga anggaran dasar PT Anda, karena bisa saja mengatur hal yang lebih rinci.
↩ Kembali ke artikel
CV dan PT

CV atau PT: perbedaan yang perlu diketahui sebelum mendirikan

CV dan PT sama-sama dipakai untuk menjalankan usaha bersama. Bedanya ada pada status hukum, tanggung jawab atas utang, pengurus, modal, dan kewajiban setelah berdiri. Memahami perbedaan ini membantu memilih bentuk yang sesuai sejak awal.

Ringkasan dalam video, 1 menit 32 detik.

Status hukum

PT adalah badan hukum. Statusnya sebagai badan hukum diperoleh sejak terbit keputusan pengesahan dari Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

CV adalah persekutuan yang tidak berbadan hukum. Akta pendiriannya didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) paling lama 60 hari kalender sejak akta ditandatangani. Setelah itu terbit Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bila batas waktu terlewati, pendaftaran tidak dapat diajukan lagi.

Tanggung jawab atas utang

  • PT: pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan PT dan tidak menanggung kerugian melebihi saham yang dimilikinya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur undang-undang.
  • CV, sekutu aktif (sekutu komplementer): bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai harta pribadinya.
  • CV, sekutu pasif (sekutu komanditer): hanya menanggung sebatas modal yang dimasukkannya, selama ia tidak ikut mengurus CV. Bila ikut mengurus, ia ikut bertanggung jawab penuh.

Pendiri dan pengurus

  • PT didirikan paling sedikit oleh dua orang, kecuali PT perorangan untuk usaha mikro dan kecil. PT diurus oleh Direksi, diawasi oleh Dewan Komisaris, dan keputusan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  • CV paling sedikit terdiri atas satu sekutu aktif dan satu sekutu pasif. Pengurusan CV dijalankan oleh sekutu aktif.

Modal

  • PT memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham. Besarnya ditentukan para pendiri, dan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti setor yang sah.
  • CV memakai modal dari pemasukan para sekutu. Modal ini tidak terbagi dalam saham dan tidak ada ketentuan jumlah minimum.

Kewajiban setelah berdiri

PT wajib mengadakan RUPS Tahunan. Persetujuan atas laporan tahunannya dimuat dalam akta Notaris lalu disampaikan melalui SABH paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani. Penjelasannya ada di tulisan RUPS Tahunan. Kewajiban seperti ini tidak berlaku untuk CV. Namun bila anggaran dasar CV diubah, perubahannya didaftarkan melalui SABU paling lama 30 hari kalender sejak akta perubahan ditandatangani.

Keduanya sama-sama wajib menetapkan dan melaporkan pemilik manfaat.

Ringkasan

PTCV
StatusBadan hukumPersekutuan, bukan badan hukum
Tanggung jawabTerbatas pada sahamSekutu aktif sampai harta pribadi
PendiriPaling sedikit dua orangSekutu aktif dan sekutu pasif
PengurusDireksi dan Dewan KomisarisSekutu aktif
ModalModal dasar terbagi dalam sahamPemasukan sekutu
PendaftaranPengesahan Menteri melalui SABHPendaftaran melalui SABU
Kewajiban tahunanRUPS Tahunan dan laporan tahunanTidak ada kewajiban serupa

Mana yang cocok?

  • CV cocok untuk usaha keluarga atau usaha kecil dengan pengelolaan sederhana, bila sekutu aktif siap menanggung risiko sampai harta pribadi.
  • PT cocok bila harta pribadi ingin dipisahkan dari usaha, bila ingin menambah pemegang saham atau investor, atau bila usaha direncanakan tumbuh besar.
  • Penanaman modal asing wajib berbentuk PT. Beberapa bidang usaha tertentu juga mensyaratkan bentuk PT.

Dasar hukum

  • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 19 sampai 21.
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, antara lain Pasal 1, 3, 7, dan 31 sampai 33.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 3 dan 4.
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (2).
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha, antara lain Pasal 7, 16, 100, 104, 107, dan 109.
Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk keadaan tertentu. Ketentuan dapat berubah, dan kebutuhan setiap usaha bisa berbeda.
↩ Kembali ke artikel
Pemilik manfaat

Pemilik manfaat: siapa dan mengapa dilaporkan

Setiap korporasi wajib mengetahui dan melaporkan siapa orang yang sesungguhnya mengendalikan atau menikmati manfaat darinya. Orang inilah yang disebut pemilik manfaat atau beneficial owner. Kewajiban ini berlaku untuk PT, CV, firma, yayasan, perkumpulan, koperasi, dan bentuk korporasi lainnya.

Ringkasan dalam video, 1 menit 31 detik.

Apa itu pemilik manfaat?

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Pemilik manfaat selalu orang, bukan badan usaha. Bila pemegang saham sebuah PT adalah PT lain, yang dicari adalah orang yang berada di belakang PT tersebut.

Mengapa harus dilaporkan?

Tujuannya mencegah korporasi dipakai sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan data pemilik manfaat yang benar, kepemilikan sebuah korporasi menjadi lebih transparan dan dapat diperiksa.

Kriteria pemilik manfaat pada PT

Seseorang menjadi pemilik manfaat PT bila memenuhi salah satu kriteria berikut:

  1. memiliki saham lebih dari 25%;
  2. memiliki hak suara lebih dari 25%;
  3. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari laba PT per tahun;
  4. berwenang mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  5. berwenang atau berkuasa memengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak mana pun;
  6. menerima manfaat dari PT; atau
  7. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT.

Kriteria d sampai g tetap berlaku walaupun orang tersebut tidak memiliki saham lebih dari 25%.

Contoh sederhana

Saham sebuah PT dimiliki oleh A sebesar 60%, B sebesar 30%, dan C sebesar 10%. A dan B adalah pemilik manfaat karena masing-masing memiliki lebih dari 25% saham. C bukan pemilik manfaat, kecuali C memenuhi kriteria lain, misalnya ternyata C yang mengendalikan PT atau yang sebenarnya membiayai saham milik A.

Kapan dilaporkan?

  1. Saat pendirianData pemilik manfaat disampaikan dan diverifikasi saat korporasi didaftarkan, melalui Notaris.
  2. Saat ada perubahanMisalnya karena pengalihan saham atau perubahan pengurus. Perubahan informasi pemilik manfaat perlu segera disampaikan.
  3. Pengkinian setiap tahunKorporasi wajib memperbarui informasi pemilik manfaat secara berkala setiap satu tahun, walaupun tidak ada perubahan.

Yang baru: data kini diverifikasi

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, data pemilik manfaat tidak lagi sekadar pernyataan sendiri. Korporasi dan Notaris memeriksa kesesuaian data dengan dokumen pendukung, seperti anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan dokumen identitas. Korporasi juga wajib menyimpan dokumen pemilik manfaat dan mengisi kuesioner secara elektronik.

Dokumen yang disiapkan melalui Notaris

Untuk PT, setiap pendirian dan perubahan dilengkapi dokumen pemilik manfaat yang disimpan oleh Notaris, yaitu:

  • surat kuasa dari Direksi kepada Notaris untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat;
  • surat pernyataan Direksi yang menyebutkan nama pemilik manfaat; dan
  • surat persetujuan dari orang yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat.

Untuk CV, firma, dan persekutuan perdata, Notaris juga menyimpan data pemilik manfaat saat pendaftaran pendirian dan perubahan.

Bila tidak dilaporkan

Korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat, atau melaporkan informasi yang tidak benar, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

  • teguran tertulis;
  • pencantuman dalam daftar hitam yang diumumkan di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
  • pemblokiran akses korporasi pada AHU Online.

Dasar hukum

  • Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, antara lain Pasal 1, 3, 4, dan 18 sampai 22.
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, antara lain Pasal 3, 22, dan 23.
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha, antara lain Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 10 ayat (4) huruf j, dan Pasal 106 huruf c.
Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk keadaan tertentu. Kriteria pemilik manfaat untuk CV, yayasan, perkumpulan, dan koperasi diatur tersendiri dan dapat berbeda dari PT.
↩ Kembali ke artikel
Skala usaha

Skala Usaha (Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar) Pada OSS Bukan Ditentukan Dari Modal Dasar Ketika Pendirian PT

Saat mendirikan PT, para pendiri menentukan modal dasar di dalam akta. Banyak yang mengira besarnya modal dasar itulah yang menentukan apakah usahanya tercatat mikro, kecil, menengah, atau besar di OSS. Padahal tidak. Skala usaha ditentukan dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan kegiatan usahanya.

Ringkasan dalam video, 1 menit 29 detik.

Modal dasar ada di akta

  • Modal dasar adalah jumlah nilai nominal seluruh saham yang dapat diterbitkan PT, dan dicantumkan dalam anggaran dasar. Besarnya ditentukan para pendiri.
  • Modal ditempatkan adalah bagian modal dasar yang sudah diambil oleh pemegang saham.
  • Modal disetor adalah bagian yang benar-benar sudah dibayar ke PT.

Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dengan bukti setor yang sah, dan bukti itu disampaikan secara elektronik paling lama 60 hari sejak akta pendirian. Contohnya, PT dengan modal dasar Rp100 juta wajib memiliki modal ditempatkan dan disetor paling sedikit Rp25 juta.

Modal dasar menggambarkan struktur saham PT. Angka ini tidak menggambarkan besarnya kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Skala usaha mengikuti kriteria UMK-M

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, perizinan berusaha didasarkan pada tingkat risiko dan peringkat skala usaha. Pengidentifikasian skala usaha dilakukan berdasarkan peraturan di bidang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Kriterianya adalah modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, yang dipakai adalah kriteria modal usaha. Modal usaha adalah modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SkalaModal usahaHasil penjualan tahunan
Mikrosampai Rp1 miliarsampai Rp2 miliar
Kecillebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliarlebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar
Menengahlebih dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliarlebih dari Rp15 miliar sampai Rp50 miliar
Besarlebih dari Rp10 miliarlebih dari Rp50 miliar

Modal dasar tidak termasuk dalam kriteria ini.

Apa yang diisi di OSS?

Untuk setiap kegiatan usaha utama, pelaku usaha mengisi data per KBLI 5 digit dan per lokasi usaha, paling sedikit berupa jenis produk yang dihasilkan, kapasitas produk, jumlah tenaga kerja, dan rencana nilai investasi. Rencana nilai investasi meliputi tanah, bangunan, mesin dan peralatan, serta modal kerja.

Data permodalan PT dari akta memang ikut tercatat di OSS, karena data profil badan usaha diambil dari sistem Kementerian Hukum. Namun data itu adalah profil perseroan, bukan penentu skala usaha.

Contoh sederhana

  • PT A memiliki modal dasar Rp100 juta, tetapi merencanakan restoran dengan nilai investasi Rp3 miliar di luar tanah dan bangunan, sebagian dibiayai pinjaman. Skala usahanya kecil.
  • PT B memiliki modal dasar Rp20 miliar, tetapi merencanakan kegiatan usaha dengan nilai investasi Rp500 juta. Skala usahanya mikro.

Modal dasar yang besar tidak otomatis menjadikan usaha berskala besar, dan modal dasar yang kecil tidak menghalangi usaha berskala besar.

Mengapa perlu diisi dengan tepat?

  • Skala usaha, bersama tingkat risiko, menentukan jenis perizinan berusaha yang diperlukan.
  • Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ikut berbeda. Usaha mikro tidak diwajibkan menyampaikannya, sedangkan usaha kecil menyampaikannya setiap 6 bulan.
  • Isi rencana nilai investasi sesuai kenyataan, bukan disamakan dengan modal dasar. Bila usaha berkembang, perbarui datanya di OSS.
  • Menaikkan modal dasar tanpa kebutuhan juga punya konsekuensi, karena paling sedikit 25% darinya harus disetor. Bila modal dasar memang perlu ditambah, perubahannya diputuskan RUPS, dimuat dalam akta Notaris, dan memerlukan persetujuan Menteri Hukum.

Yang berbeda: PMA dan bidang usaha tertentu

  • Untuk penanaman modal asing, minimum investasi per KBLI 5 digit per lokasi usaha harus lebih dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan.
  • Untuk perdagangan besar, jasa makanan dan minuman, konstruksi, serta industri dalam satu lini produksi, minimum investasi PMA itu dihitung dengan cara tersendiri.
  • Ketentuan permodalan PMA diatur lebih lanjut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, antara lain modal ditempatkan dan disetor paling sedikit Rp2,5 miliar.
  • Bidang usaha tertentu, misalnya perbankan dan asuransi, memiliki ketentuan modal minimum sendiri.

Dasar hukum

  • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, antara lain Pasal 124, 127 ayat (2), 207, 211, 212, dan 255.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 35 dan penjelasannya.
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, antara lain Pasal 31 sampai 33.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 3 dan 4.
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha, Pasal 8 ayat (3).
  • Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025, untuk ketentuan permodalan penanaman modal asing.
Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk keadaan tertentu. Angka dan ketentuan perizinan dapat berubah sewaktu-waktu.
↩ Kembali ke artikel
RUPS Luar Biasa

Tidak semua RUPS Luar Biasa harus dibuatkan akta dan didaftarkan ke instansi yang berwenang

RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja bila diperlukan. Banyak yang mengira setiap hasilnya harus dibuat dengan akta Notaris lalu dilaporkan ke Kementerian Hukum. Sebenarnya, kewajiban itu bergantung pada isi keputusannya.

Ukurannya: apakah anggaran dasar atau data perseroan berubah?

Akta Notaris dan pelaporan kepada Menteri Hukum diperlukan bila keputusan RUPS mengubah anggaran dasar atau data perseroan yang tercatat. Bila keputusan tidak mengubah keduanya, risalah rapat sudah cukup.

Wajib dengan akta Notaris dan dilaporkan

  1. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan MenteriPerubahan nama atau tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, serta perubahan status perseroan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.
  2. Perubahan anggaran dasar lainnyaCukup diberitahukan kepada Menteri, misalnya penambahan modal ditempatkan dan disetor yang masih dalam batas modal dasar.
  3. Perubahan data perseroanMisalnya pergantian atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham, ganti nama pemegang saham, atau perubahan alamat lengkap. Perubahan ini diberitahukan kepada Menteri.

Perhatikan batas waktunya. Keputusan RUPS yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lama 30 hari sejak keputusan diambil. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberitahukan paling lama 30 hari sejak tanggal perubahan, sedangkan permohonan perubahan lainnya diajukan paling lama 30 hari sejak tanggal akta. Bila batas waktu terlewati, permohonan tidak dapat lagi diajukan, sehingga keputusan perlu diambil ulang.

Cukup dengan risalah rapat

Keputusan yang tidak mengubah anggaran dasar maupun data perseroan tidak perlu dilaporkan ke Kementerian Hukum. Contohnya:

  • persetujuan atas tindakan Direksi yang menurut anggaran dasar memerlukan persetujuan RUPS, misalnya meminjam uang atau menjaminkan aset perseroan;
  • persetujuan untuk mengalihkan atau menjaminkan kekayaan yang nilainya lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan, dengan kuorum dan jumlah suara setuju yang lebih tinggi dari RUPS biasa;
  • penetapan gaji dan tunjangan Direksi, serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris;
  • pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi.

Keputusan seperti ini sah dengan risalah rapat yang ditandatangani ketua rapat dan paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta rapat. Bisa juga dengan keputusan sirkuler yang ditandatangani semua pemegang saham.

Kapan tetap sebaiknya dibuat dengan akta Notaris?

  • Bila bank atau mitra usaha memintanya, misalnya untuk keperluan pinjaman.
  • Bila anggaran dasar perseroan mengaturnya.
  • Bila keputusannya penting dan perlu pembuktian yang kuat. Akta Notaris adalah akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Berbeda dengan RUPS Tahunan

Untuk RUPS Tahunan, persetujuan atas laporan tahunan wajib dimuat dalam akta Notaris dan disampaikan melalui SABH paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani. Penjelasannya ada di tulisan RUPS Tahunan.

Ringkasan

Keputusan RUPSAkta NotarisDilaporkan ke Menteri
Ganti nama, kegiatan usaha, atau modal dasarWajibPersetujuan
Tambah modal disetor dalam batas modal dasarWajibPemberitahuan
Ganti atau angkat kembali Direksi atau Dewan KomisarisWajibPemberitahuan
Pengalihan sahamWajibPemberitahuan
Persetujuan pinjaman atau penjaminan asetTidak wajibTidak
Penetapan gaji dan honorarium pengurusTidak wajibTidak
Persetujuan laporan tahunan (RUPS Tahunan)WajibDisampaikan melalui SABH

Dasar hukum

  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, antara lain Pasal 21, 56, 89 sampai 92, 94, 96, 102, 111, dan 113.
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha, antara lain Pasal 8, 9, 10, dan 16.
Tulisan ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk keadaan tertentu. Periksa juga anggaran dasar PT Anda, karena bisa saja mengatur hal yang lebih rinci.
↩ Kembali ke beranda
Privasi

Pemberitahuan Privasi

Pemberitahuan Privasi ini mulai berlaku sejak tanggal 16 November 2026 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan.

A. Pendahuluan

Siapa Kami

Situs web ranggasaputra.com ("Situs") dikelola oleh Rangga Saputra Ponimin, S.H., M.Kn. ("Kami").

Kami memahami betapa pentingnya melindungi Data Pribadi Anda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta perubahan dan peraturan pelaksananya ("UU PDP"). Kami berkomitmen mematuhi UU PDP untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi Data Pribadi Anda.

Keberlakuan Pemberitahuan Privasi

"Data Pribadi" berarti data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik, termasuk data yang tercantum dalam kartu identitas (termasuk foto), nomor telepon, alamat email, serta tempat dan tanggal lahir.

Pemberitahuan Privasi ini menjelaskan bagaimana Kami melakukan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi Anda ("Pemrosesan Data Pribadi") melalui Situs, Portal Klien, dan komunikasi dengan Kami ("Layanan").

Pemberitahuan Privasi ini berlaku pada saat Anda:

  1. mengunjungi Situs;
  2. menghubungi Kami melalui email atau WhatsApp;
  3. mengisi dan mengirim formulir daring di Situs; dan/atau
  4. menggunakan Portal Klien, termasuk mengunggah dokumen untuk pekerjaan yang Anda serahkan kepada Kami.

Bagaimana Menghubungi Kami

Apabila Anda memiliki pertanyaan atau keluhan sehubungan dengan Pemberitahuan Privasi ini, termasuk bila Anda bermaksud menggunakan hak Anda selaku subjek Data Pribadi, Anda dapat menghubungi Kami melalui notaris@ranggasaputra.com.

B. Pernyataan dan Jaminan Anda

Silakan baca dan pahami Pemberitahuan Privasi ini dengan saksama agar Anda mengetahui bagaimana Kami mengelola dan melindungi Data Pribadi Anda. Dengan menggunakan Layanan, Anda menyatakan dan menjamin bahwa:

  1. Anda telah membaca dan memahami seluruh isi Pemberitahuan Privasi ini;
  2. Data Pribadi yang Anda berikan kepada Kami adalah asli, lengkap, dan akurat; dan
  3. Anda memahami bagaimana Kami memproses Data Pribadi Anda sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini.

Dalam beberapa situasi, Anda mungkin perlu memberikan Data Pribadi milik orang lain kepada Kami, misalnya data pemegang saham, pengurus, atau pihak lain yang Anda wakili. Jika demikian, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah mendapatkan persetujuan yang sah dari orang tersebut atau dari orang tua/walinya (jika relevan). Kami mengandalkan pernyataan dan jaminan Anda tersebut, dan Kami berhak meminta bukti persetujuan kapan saja jika diperlukan.

C. Apa yang Kami Lakukan dengan Data Pribadi Anda

Jenis Data Pribadi

Jenis Data Pribadi yang dikumpulkan bergantung pada tujuan Pemrosesan Data Pribadi, yaitu:

  1. Data identitas, termasuk nama, foto, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta kartu identitas beserta data di dalamnya (antara lain Nomor Induk Kependudukan dan nomor paspor);
  2. Data kontak, termasuk alamat email dan nomor telepon;
  3. Data keuangan yang berkaitan dengan pekerjaan, misalnya bukti pembayaran invoice dan data perpajakan;
  4. Data perangkat, termasuk jenis perangkat, jenis peramban, dan alamat protokol internet (IP) yang tercatat secara otomatis oleh server ketika Anda mengakses Situs; dan
  5. Data Pribadi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data Pribadi tersebut Anda berikan secara langsung, atau Kami peroleh secara tidak langsung, antara lain melalui penyerahan dokumen elektronik maupun nonelektronik, unggahan melalui formulir daring atau Portal Klien, pemindaian kode QR, atau komunikasi dengan Kami. Data juga dapat bersumber dari pihak yang mewakili Anda, atau dari sumber data yang disediakan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dalam rangka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.

Mengapa Kami Memproses Data Pribadi Anda

  1. Menyediakan Layanan kepada Anda, yang meliputi:
    1. melaksanakan pekerjaan yang Anda serahkan kepada Kami dan memberikan informasi mengenai perkembangannya;
    2. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan prinsip mengenali pengguna jasa serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
    3. menanggapi dan menyelesaikan permintaan Anda; dan/atau
    4. memelihara dan meningkatkan Situs serta Portal Klien.
  2. Melaksanakan kegiatan operasional dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
    1. melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan;
    2. melakukan kegiatan akuntansi, perpajakan, dan administrasi internal;
    3. mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki transaksi yang mencurigakan, tindak pidana, atau kegiatan yang dilarang;
    4. berkomunikasi dengan Anda, termasuk menanggapi pertanyaan, komentar, atau keluhan;
    5. menangani gangguan teknis dan menjaga keamanan Situs; dan/atau
    6. memenuhi permintaan sehubungan dengan penegakan hukum serta melindungi hak Kami dan/atau Anda.
  3. Kami dapat melakukan Pemrosesan Data Pribadi apabila diinstruksikan atau disyaratkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pemrosesan Data Pribadi

  1. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Anda;
  2. Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Anda menyerahkan pekerjaan kepada Kami;
  3. Pemenuhan kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan kewenangan Kami berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Kami selaku pengendali Data Pribadi dan hak Anda selaku subjek Data Pribadi; dan/atau
  6. Dasar Pemrosesan Data Pribadi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengapa Anda Tidak Dapat Membatasi Beberapa Pemrosesan

Beberapa Pemrosesan Data Pribadi diperlukan agar Kami dapat melaksanakan pekerjaan yang Anda serahkan. Tanpa pemrosesan tersebut, termasuk oleh pihak ketiga yang mendukung Layanan, pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini juga berlaku untuk Pemrosesan Data Pribadi yang wajib dilakukan guna memenuhi ketentuan hukum.

D. Pihak Ketiga

Alasan pengiriman Data PribadiPihak ketiga yang terlibatDapat dibatasi?
Penyediaan Situs, email, dan operasionalPenyedia hosting, email, penyimpanan awan (Google Drive), dan layanan pendukung SitusTidak
Pelaksanaan pekerjaan AndaInstansi terkait, misalnya sistem Administrasi Hukum Umum dan OSSTidak
Kepatuhan pada peraturan perundang-undanganLembaga pemerintahan yang berwenangTidak

E. Penyimpanan dan Pengelolaan Data Pribadi

Selama Anda menggunakan Layanan

Kami memproses Data Pribadi Anda selama Anda menggunakan Layanan dan/atau memiliki hubungan hukum dengan Kami, sepanjang diperlukan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam hubungan hukum tersebut.

Setelah Anda tidak lagi menggunakan Layanan

Kami menyimpan Data Pribadi Anda untuk jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, persetujuan Anda, dan/atau kepentingan operasional Kami. Akta dan dokumen yang menjadi bagian dari protokol Notaris disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris.

Bagaimana penyimpanan dilakukan

Kami memelihara pengamanan fisik, teknis, dan prosedural yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi Anda dari kehilangan, penyalahgunaan, penyalinan, kerusakan, perubahan, serta akses atau pengungkapan yang tidak sah. Walaupun demikian, Kami tidak dapat menjamin keamanan secara mutlak, dan Kami tidak bertanggung jawab atas peristiwa di luar kendali wajar Kami, termasuk peretasan, akses tidak sah ke perangkat penyimpanan, kegagalan sistem, atau gangguan layanan internet.

Penghapusan dan pemusnahan

Kami melakukan penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi Anda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Republik Indonesia

Apabila penyedia layanan pendukung Situs menyimpan atau memproses data di luar wilayah Republik Indonesia, Kami akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan upaya terbaik untuk memastikan tingkat pelindungan yang setara dengan yang berlaku di Republik Indonesia.

G. Hak Anda sebagai Subjek Data Pribadi

Hak Anda

  1. Hak untuk mendapatkan informasi;
  2. Hak untuk memperoleh akses dan/atau salinan Data Pribadi;
  3. Hak untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi;
  4. Hak untuk mengakhiri Pemrosesan Data Pribadi;
  5. Hak untuk menghapus Data Pribadi;
  6. Hak untuk menarik kembali persetujuan Pemrosesan Data Pribadi;
  7. Hak untuk menunda atau membatasi Pemrosesan Data Pribadi secara proporsional; dan
  8. Hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi apabila terjadi pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi.

Bagaimana Anda dapat melaksanakan hak Anda

Anda dapat mengajukan permintaan melalui kontak yang tercantum di Bagian A. Kami akan memverifikasi dan meninjau setiap permintaan, dan mungkin meminta informasi atau dokumen pendukung. Setelah permintaan terverifikasi, Kami akan menginformasikan konsekuensi dari pelaksanaan hak Anda, lalu memproses permintaan tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan peraturan yang berlaku.

Pengecualian

Dalam kondisi tertentu, Kami berhak menolak permintaan Anda, termasuk permintaan untuk menghapus atau memusnahkan Data Pribadi, apabila diwajibkan atau diizinkan oleh hukum, terutama jika permintaan tersebut berdampak pada:

  1. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  2. kepentingan proses penegakan hukum;
  3. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
  4. keperluan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya kewajiban menyimpan protokol Notaris dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa;
  5. keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental subjek Data Pribadi dan/atau orang lain; dan/atau
  6. pengungkapan Data Pribadi milik orang lain.

H. Keamanan

Kerahasiaan Data Pribadi Anda sangat penting bagi Kami. Kami melakukan upaya terbaik untuk melindunginya dari akses, penggunaan, atau pengungkapan oleh pihak yang tidak berwenang, serta dari pemrosesan yang melanggar hukum, kehilangan, dan kerusakan. Namun, karena pengiriman data melalui internet tidak sepenuhnya aman, Kami tidak dapat menjamin bahwa Data Pribadi Anda tidak akan diakses atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang karena faktor di luar kendali Kami.

Anda juga bertanggung jawab menjaga kerahasiaan tautan dan PIN Portal Klien Anda. Jangan membagikannya kepada siapa pun, dan pastikan perangkat yang Anda gunakan selalu aman.

I. Informasi Penting Lainnya

Hukum yang berlaku

Pemberitahuan Privasi ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perubahan dan pembaruan

Kami dapat mengubah, melengkapi, dan/atau mengganti Pemberitahuan Privasi ini dari waktu ke waktu agar sejalan dengan praktik Pemrosesan Data Pribadi yang Kami jalankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan akan diumumkan melalui Situs.

↩ Kembali ke beranda
Ketentuan

Syarat dan Ketentuan

Tanggal berlaku: 16 November 2026

Terima kasih telah mengunjungi ranggasaputra.com. Dengan mengakses dan/atau menggunakan Situs, Anda menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan ini ("Syarat dan Ketentuan").

Syarat dan Ketentuan ini adalah perjanjian antara Anda dan Rangga Saputra Ponimin, S.H., M.Kn. ("Kami"), yang mengatur akses dan penggunaan Anda atas situs web ranggasaputra.com, termasuk tulisan, informasi, dan Portal Klien di dalamnya.

Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu. Perubahan berlaku efektif setelah diunggah di Situs. Dengan terus mengakses atau menggunakan Situs, Anda dianggap telah menyetujui perubahan tersebut. Apabila Anda tidak menyetujuinya, Anda dapat berhenti menggunakan Situs.

Definisi

  1. "Data Pribadi" adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
  2. "Dokumen Elektronik" adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital atau sejenisnya, yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.
  3. "Formulir Daring" adalah formulir pada Situs untuk menyampaikan data dan dokumen awal suatu rencana pekerjaan kepada Kami.
  4. "Hak Kekayaan Intelektual" adalah hak cipta, merek, nama domain, hak atas desain, hak atas basis data, dan hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar.
  5. "Pengguna" atau "Anda" adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum/badan usaha yang mengakses Situs dan/atau menggunakan Portal Klien.
  6. "Portal Klien" adalah halaman pada Situs yang hanya dapat diakses dengan tautan pribadi dan PIN, tempat klien melihat status pekerjaan, mengunggah dokumen, dan mengunduh invoice.
  7. "Situs" adalah situs web dengan alamat https://ranggasaputra.com beserta seluruh halamannya.

1. Informasi pada Situs

  1. Seluruh tulisan dan informasi pada Situs bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk keadaan tertentu. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu.
  2. Membaca Situs atau menghubungi Kami melalui kontak yang tersedia tidak dengan sendirinya menimbulkan hubungan jasa. Hubungan jasa baru ada setelah pekerjaan disepakati.

2. Penggunaan Portal Klien

  1. Tautan dan PIN Portal Klien diberikan khusus untuk Anda dan tidak boleh dialihkan kepada pihak mana pun.
  2. Anda wajib menjaga kerahasiaan tautan dan PIN dengan penuh kehati-hatian. Seluruh aktivitas yang dilakukan menggunakan tautan dan PIN Anda, termasuk unggahan dokumen, dianggap dilakukan oleh Anda.
  3. Anda wajib segera memberi tahu Kami bila mengetahui atau menduga tautan atau PIN Anda digunakan oleh pihak lain tanpa izin.
  4. Kami berhak sewaktu-waktu menghentikan sementara akses ke sebagian atau seluruh Situs untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan, atau bila ada dugaan kebocoran data atau ancaman keamanan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  5. Kami berhak menolak atau menghentikan akses Portal Klien bila terdapat indikasi kecurangan, penipuan, pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan.

3. Konten dan Informasi

  1. Portal Klien memungkinkan Anda mengunggah dan menyimpan dokumen yang diperlukan untuk pekerjaan Anda.
  2. Dokumen dan data yang Anda unggah hanya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang Anda serahkan kepada Kami dan untuk memenuhi kewajiban hukum, serta dijaga kerahasiaannya.
  3. Pengiriman Formulir Daring tidak dengan sendirinya berarti Kami menerima pekerjaan tersebut. Kami akan menghubungi Anda untuk memastikan pekerjaan, persyaratan, dan langkah berikutnya.
  4. Data dan dokumen yang Anda kirim melalui Formulir Daring diteruskan ke tempat penyimpanan Kami dan tidak disimpan di server Situs.
  5. Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan, dan pembagian Data Pribadi Anda tunduk pada Pemberitahuan Privasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

4. Pernyataan dan Jaminan Anda

Anda menyatakan dan menjamin bahwa:

  1. Anda cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum menurut hukum Negara Republik Indonesia;
  2. dalam hal Anda bertindak atas nama badan hukum/badan usaha, Anda memiliki kewenangan untuk mewakilinya;
  3. dokumen dan data yang Anda unggah adalah benar, lengkap, dan Anda berhak menyerahkannya; dan
  4. Anda menggunakan Situs dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan untuk tujuan yang sah.

5. Hak Kekayaan Intelektual

Anda tidak memperoleh hak milik atau Hak Kekayaan Intelektual apa pun atas konten Situs, termasuk tulisan, teks, logo, nama, susunan warna, gambar, serta pemilihan dan pengaturan desain. Anda boleh mengutip sebagian tulisan dengan menyebutkan sumbernya, tetapi tidak boleh menyalin seluruhnya atau menggunakannya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis dari Kami.

6. Keamanan dan Kerahasiaan

  1. Kami melakukan upaya pengamanan dan penyimpanan dengan penuh kehati-hatian untuk melindungi kerahasiaan Data Pribadi dan dokumen Anda.
  2. Kami menjaga agar dokumen yang Anda unggah melalui Portal Klien hanya dapat diakses oleh Anda dan pihak yang berwenang menanganinya.
  3. Kami dapat memberikan akses atau mengungkapkan data dan/atau dokumen Anda dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau proses penegakan hukum.

7. Pembatasan Tanggung Jawab atas Situs

  1. Situs disediakan "sebagaimana adanya". Kami tidak menjamin bahwa Situs akan selalu dapat diakses tepat waktu, bekerja tanpa gangguan, atau bebas dari kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan pihak lain secara melawan hukum.
  2. Kami tidak bertanggung jawab atas gangguan, keterlambatan, atau ketidaktersediaan Situs yang disebabkan oleh hal di luar kekuasaan Kami, termasuk bencana alam, kebijakan pemerintah, peretasan, gangguan jaringan internet, telekomunikasi, dan listrik.
  3. Pembatasan tanggung jawab ini hanya berlaku atas penggunaan Situs, dan tidak mengurangi tanggung jawab Kami atas pekerjaan yang Anda serahkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Berakhirnya Akses Portal Klien

  1. Pekerjaan yang telah selesai tetap ditampilkan di Portal Klien selama 7 (tujuh) hari kalender, setelah itu tidak lagi ditampilkan.
  2. Kami dapat menutup akses Portal Klien bila Anda melanggar Syarat dan Ketentuan ini atau menimbulkan ancaman keamanan terhadap Situs.
  3. Berakhirnya akses Portal Klien tidak menghapus kewajiban Kami untuk menyimpan akta dan dokumen yang menjadi bagian dari protokol Notaris sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Penyelesaian Masalah

  1. Apabila Anda mengetahui atau menduga tautan atau PIN Anda disalahgunakan, atau perangkat Anda hilang atau diretas, segera laporkan kepada Kami agar Kami dapat mengambil tindakan yang diperlukan.
  2. Untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan, berikan informasi yang cukup, termasuk ringkasan kejadian, bukti yang Anda miliki, serta alamat email dan nomor telepon Anda.
  3. Kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan mencocokkan informasi yang Anda berikan. Kami dapat menolak menindaklanjuti laporan bila informasinya tidak cocok atau laporan disampaikan oleh pihak yang tidak berhak.

10. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

  1. Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
  2. Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini wajib terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
  3. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Indramayu.

11. Keterpisahan

Dalam hal sebagian dari ketentuan ini tidak dapat dijalankan, ketentuan lainnya tetap berlaku dengan kekuatan penuh.

12. Kontak dan Pemberitahuan

  1. Pemberitahuan dari Kami kepada Anda akan diumumkan melalui Situs dan/atau dikirimkan melalui email atau WhatsApp.
  2. Pemberitahuan dari Anda kepada Kami berlaku efektif setelah diterima melalui notaris@ranggasaputra.com.
↩ Kembali ke layanan daring
Formulir daring

Formulir

Isi sesuai KTP dan dokumen asli. Bagian bertanda * wajib diisi; bagian lain boleh dikosongkan bila belum diketahui, nanti kami tanyakan kembali.